Dasar Hukum Standar Nasional Indonesia

Dasar Hukum Standar Nasional Indonesia

Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis (dulu disebut sebagai Panitia Teknis) dan ditetapkan oleh BSN.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan Berlaku secara Nasional (PP 102 Tahun 2000).

Dasar Hukum

1.     Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;

2.     Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional;

3.     Keputusan BSN Nomor 1637/BSN-I/HK.74/10/99 tentang Penetapan Panitia Teknik Perumusan SNI;

4.     Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 372/KPTS/M/2001 tanggal 13 Juli 2001 tentang Pembentukan Panitia Teknik Standardisasi Bidang Konstruksi dan Bangunan;

5.     UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

6.     UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The WTO, Lampiran tentang TBT;

7.     Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

8.     Kepres Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan BSN dan pembagian tugas/ wewenang antara BSN dan Instansi Teknis;

9.     SK Kepala BSN Nomor 3401/ BSN/ - 71/ 11/ 2001 tentang Sistem Standardisasi Nasional (SSN).

            UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik

More Info:

PT. Konsultan Legal Indonesia

WA: 081286881087

E-mail: cs@thelegalco.com

Website: www.thelegalco.com

#apaitusni #caradaftarsni #caraurussni #cekdaftarsni #daftarsnibsn #daftarsniwajib
#daftarstandarsni #uusni #daftarsniwajibbsn #jasadaftarsni #jasaurussni #jasaurussniwajib
#biayapengurusansni #birojasaurussni #biayaurussni #alurpengurusansni #banstandarsni #birojasapembuatansni

#jasapengurusansni #jasaurussnibsn